Kegiatan - Kegiatan Yang Dilarang Dalam Sistem Penjualan Langsung

Oleh Solusi Tech · April, 18 2021

Kegiatan - Kegiatan Yang Dilarang Dalam Sistem Penjualan Langsung

Setiap aktivitas yang udah disepakati bersama, kadang waktu tidak terlepas dari penyimpangan. Untuk itu dibuatlah regulasi yang tercantum terhadap Permendag No. 70 Tahun 2019, perihal "Perizinan Usaha Di Bidang Penjualan Langsung".

Sebagaimana yang tercantum terhadap Pasal 18 ayat (1) "Setiap Perusahaan wajib punya SIUP". Yang dimaksud "setiap perusahaan" terhadap konteks ini adalah Perusahaan yang menerapkan sistem penjualan langsung.

Bisa dikatakan pula, bahwa setiap Perusahaan yang memakai sistem pemasaran direct selling, single level marketing, dan multi level marketing. Sesuai yang tertuang terhadap Pasal 21, dilarang jalankan kegiatan-kegiatan berikut ini.

Perusahaan yang udah punya SIUP sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 dilarang jalankan kegiatan:

  1. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan bersama dengan suasana yang sebenarnya.
  2. Menawarkan Barang bersama dengan langkah pemaksaan atau langkah lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen.
  3. Menawarkan Barang bersama dengan sebabkan atau mencantumkan klausula baku terhadap dokumen dan/atau perjanjian yang tidak cocok bersama dengan keputusan aturan perundang-undangan di bidang dukungan konsumen.
  4. Menjual Barang yang tidak membawa tanda daftar dari lembaga teknis yang berwenang, terutama bagi Barang yang perlu terdaftar cocok bersama dengan aturan perundang-undangan.
  5. Menjual Barang yang tidak mencukupi standar mutu Barang cocok bersama dengan aturan perundang-undangan.
  6. Mengharuskan atau memaksa Penjual Langsung untuk belanja Barang terhadap saat pendaftaran.
  7. Mengharuskan atau memaksa Penjual Langsung untuk belanja Barang dalam bentuk paket untuk menggapai peringkat tertentu.
  8. Menjual atau memasarkan Barang yang tercantum dalam SIUP melalui saluran distribusi tidak langsung dan online marketplace.
  9. Menjual langsung kepada Konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung.
  10. Melakukan bisnis yang terkait bersama dengan penghimpunan dana masyarakat.
  11. Membentuk jaringan pemasaran bersama dengan menggunakan Skema Piramida.
  12. Menjual dan/atau memasarkan Barang yang tidak tercantum dalam Program Pemasaran (Marketing Plan); dan / atau
  13. Menjual Barang yang terhitung produk komoditi berjangka cocok bersama dengan keputusan aturan perundang-undangan dan/atau Jasa.


Pada Pasal 21 huruf a (1), tegas sekali dikatakan bahwa perusahaan DS dilarang, “menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan bersama kondisi yang sebenarnya”.

Inilah yang kerap dirasakan oleh konsumen, sering kadang sebab sangat “bersemangat” penjual segera menawarkan produknya. Sampai lupa untuk tidak coba produk yang dapat mereka tawarkan.

Sehingga produk yang mereka menjual tambah justru bertentangan bersama kondisi sebenarnya. Yang lantas memicu konsumen terasa dirugikan, serta tidak sesuai bersama ekspektasi mereka.


Dilarang Menjual Produk di Marketplace?

Yang mengejutkan adalah Pasal 21 huruf h (8) yang berbunyi, "menjual atau memasarkan Barang yang tercantum di dalam SIUP lewat saluran distribusi tidak segera dan online marketplace".

Di masa proses digital seperti saat ini ini, siapa yang tidak mengenal marketplace seperti, Tokopedia, Shopee, Lazada, dll. Hampir tiap-tiap hari tersedia ratusan juta rupiah transaksi di tiap-tiap online marketplace tersebut.

Tentu ini jadi pasar yang benar-benar menggiurkan bagi penjual langsung, untuk mengakses lapak (toko) di sana. Namun, tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran apabila yang dijual adalah product yang tercantum di dalam SIUP.

Barang/produk yang tercantum di dalam SIUP sebagaimana yang dimaksud adalah punya perusahaan yang menerapkan proses penjualan langsung. Pasal ini sesungguhnya kontradiktif mengingat kami udah memasuki masa yang semuanya serba online.

Namun, seluruh tentu tersedia pertimbangannya, sebab dikhawatirkan apabila penjual segera menjajakan produknya di marketplace. Yang tersedia nanti jadi justru perang harga, padahal produk/barang memproduksi mempunyai nilai yang eksklusif.

Mungkin inilah yang kemudian jadi pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat aturan tersebut. Sehingga kemudian, dikehendaki mitra bisnis menjajakan produknya secara segera ke konsumen.

Namun, bagi pemilik bisnis atau perusahaan wajib mempunyai website website dan juga rencana pemasaran (marketing plan). Dan tidak mampu ditulis atau diketik secara manual, supaya Anda wajib mempunyai software MLM.

Kami Solusi Tech, siap membantu Anda untuk membuat proses untuk pilih marketing plan. Terdapat begitu banyak ragam proses jaringan yang mampu Anda gunakan, baca selengkapnya di Produk Layanan kami.

mlm marketing plan toko online penjualan siup market place

PROMO LANDING PAGE